Jakarta (KABARIN) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tercatat telah menggelontorkan anggaran sekitar Rp1,9 triliun sejak 2018 hingga 2025 untuk menekan jumlah kawasan kumuh di ibu kota.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Kelik Indriyanto mengatakan anggaran tersebut digunakan secara bertahap untuk berbagai program penataan permukiman.
“Secara total, anggaran penataan kawasan kumuh yang telah dilaksanakan selama periode tahun 2018 sampai dengan 2025 kurang lebih Rp1,9 triliun. Sehingga, rata-rata alokasi anggaran setiap tahunnya berada pada kisaran Rp200 miliar,” kata Kelik di Jakarta Pusat, Jumat.
Ia menjelaskan, Pemprov DKI terus menjalankan program peningkatan kualitas lingkungan permukiman secara konsisten dari tahun ke tahun.
Berdasarkan data terbaru yang disusun bersama Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah RW kumuh di Jakarta mengalami penurunan cukup signifikan, dari 445 RW pada 2017 menjadi 211 RW saat ini.
Penurunan sebesar 52,58 persen itu disebut menjadi salah satu capaian penting dalam upaya memperbaiki kualitas permukiman warga di ibu kota.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo disebut telah mengarahkan agar penanganan RW kumuh ke depan diprioritaskan di wilayah padat penduduk seperti Jakarta Barat dan Jakarta Utara.
Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Tambora yang memiliki tingkat kepadatan tinggi dan membutuhkan penanganan lebih terukur.
Kelik juga menyampaikan bahwa saat ini sudah tidak ada lagi RW dengan kategori kumuh berat di Jakarta. Kategori yang tersisa berada pada tingkat sedang, ringan, hingga sangat ringan.
Pemprov DKI menargetkan sekitar 50 RW kumuh dapat ditangani pada tahun depan melalui program lanjutan.
Ke depan, pemerintah daerah juga akan memperkuat kolaborasi dengan BPS DKI Jakarta untuk memetakan titik spesifik hingga tingkat RT agar penanganan bisa lebih tepat sasaran.
Editor: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Copyright © KABARIN 2026